Pengertian Birokrasi dan Jenis-jenis Birokrasi Negara

Pengertian Birokrasi dan Jenis-jenis Birokrasi Negara
Di Posting Oleh : INFO PENDIDIKAN
Kategori : EDUCATION Educations

Birokrasi ialah entitas penting suatu negara. Apa yang dimaksud dengan birokrasi? Secara etimologis , birokrasi berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan) , yang jikalau disintesakan berarti pemerintahan Meja. Tentu agak 'lucu' pengertian menyerupai ini , tetapi memang demikianlah hakikat birokrasi oleh alasannya ialah lembaga inilah tampak kaku yang dikuasai oleh orang-orang di belakang meja. Mengapa demikian ?

Di dalam pendekatan institusional (kelembagaan) , khususnya di dalam bagan , tercantum 'lalu-lintas' manajemen negara dari administrator 'turun' ke Kebijakan Administrasi , lalu ke Administrasi dan yang terakhir ke pemilih. Artinya , setiap kebijakan setiap kebijakan negara yang yang diselenggarakan pihak administrator diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan manajemen negara , di mana pelaksanaan dari manajemen tersebut dilakukan oleh lembaga birokrasi. Kita mungkin mengenal badan-badan menyerupai Departemen , Kanwil , Kantor Kelurahan , Kantor Samsat , di mana kantor-kantor tersebut semua merupakan badan-badan birokrasi negara yang mengimplementasikan kebijakan negara dan bersifat eksklusif berafiliasi dengan masyarakat. Potret Indonesia

Michael G. Roskin , et al. , menyebut pengertian birokrasi. Bagi mereka birokrasi ialah "setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat , di mana fungsi utamanya ialah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Idealnya , birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya 'mengalir' dari 'atas' ke 'bawah.'

Selain itu , birokrasi juga disebut sebagai tubuh yang menyelenggarakan Civil Service (pelayanan publik). Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh administrator , dan posisi mereka ini 'datang dan pergi.' Artinya , mereka-mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka. Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari atasan , yang jikalau teguran ini tidak digubris , ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya. Namun , jikalau seorang pegawai menyampaikan prestasi kerja yang memuaskan , ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi (tentunya dengan gaji dan kewenangan yang lebih besar pula).

Karakteristik Birokrasi

Karakteristik birokrasi yang umum diacu ialah yang diajukan oleh Max Weber. Menurut Weber , paling tidak terdapat 8 karakteristik birokrasi , yaitu:

1. Organisasi yang disusun secara hirarkis
2. Setiap adegan memiliki wilayah kerja khusus.
3. Pelayanan publik (civil sevants) terdiri atas orang-orang yang diangkat , bukan dipilih , di mana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi kemampuan , jenjang pendidikan , atau pengujian (examination).
4. Seorang pelayan publik mendapatkan gaji pokok berdasarkan posisi.
5. Pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir.
6. Para pejabat/pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka.
7. Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.
8. Promosi yang ada didasarkan atas penilaiaj atasan (superior's judgments).

Ditinjau secara politik , karakteristik birokrasi menurut Weber hanya menyebut hal-hal yang ideal. Artinya , terkadang pola pengangkatan pegawai di dalam birokrasi yang seharusnya didasarkan atas jenjang pendidikan atau hasil ujian , kerap tidak terlaksana. Ini diakibatkan masih berlangsungnya pola pengangkatan pegawai berdasarkan kepentingan pemerintah.

Tipe-tipe Birokrasi Negara

Untuk melihat tipe-tipe birokrasi negara , dapat kiranya kita manfaatkan pemisahan tipe birokrasi menurut ideal typhus Amerika Serikat. Ideal typhus tersebut lalu kita komparasikan dengan apa yang ada di Indonesia.

Di Amerika Serikat , terdapat 4 jenis birokrasi yaitu: (1) The Cabinet Departments (departemen-departemen di dalam kabinet) , (2) Federal Agencies (agen-agen federal) , (3) federal Corporation (perusahaan-perusahaan federal milik federal) , dan (4) Independent Regulatory Agencies agen-agen pengaturan independen).

Departemen-departemen dalam kabinet terdiri atas beberapa beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan menurut tugasnya. Ada departemen tenaga kerja , departemen pertahanan , atau departemen pendidikan. Tugas utama dari departemen-departemen ini ialah melaksanakan budi umum yang telah digariskan oleh lembaga administrator maupun yudikatif.

Agen-agen federal merupakan kepanjangan tangan dari lembaga kepresidenan. Ia dibentuk berdasarkan pilihan dari presiden yang tengah memerintah , oleh alasannya ialah itu sifatnya lebih politis ketimbang murni administratif. Organisasi NASA di sana merupakan salah satu pola dari agen-agen federal. Contoh dari birokrasi ini juga diposisikan oleh FBI (Federal Bureau Investigation). Di Indonesia agen-agen menyerupai ini misalnya Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) , Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Korporasi-korporasi federal merupakan birokrasi yang memadukan antara posisinya sebagai biro pemerintah sekaligus sebagai sebuah lembaga bisnis. Di Indonesia pola yang paling endekati ialah BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Meskipun negara (eksekutif) terkadang masih merupakan pihak yang paling menentukan dalam pengangkatan pejabatnya , tetapi secara umum -----sebagai sebuah lembaga bisnis----- ia memiliki otoritas untuk menentukan jenis modal dan juga memutuskan apakah perusahaan akan melaksanakan pemekaran organisasi atau sebaliknya , perampingan. Di Indonesia , pola dari korporasi-korporasi milik negara ini misalnya Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) , Garuda Indonesia Airways (GIA) , Perusahaan Listrik Negara (PNL) atau Bank Mandiri.

Agen-agen Pengaturan Independen , sebagai jenis birokrasi yang terakhir , merupkan birokrasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi terhadap dunia urusan ekonomi , di mana penyelenggaraan tersebut berkaitan secara eksklusif dengan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia kini dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berfungsi untuk melaksanakan rekstrukturisasi kalangan urusan ekonomi tanah air yang di masa lalu dianggap banyak merugikan keuangan negara , dan secara lebih jauh , kesejahteraan masyarakat Indonesia akhir , katakanlah , 'kredit-kredit macet' mereka. Selain itu , pola bisa kita sebutkan misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) , Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) , dan sejenisnya.

Peran Birokrasi dalam Pemerintahan Modern

Michael G. Roskin , et al. meneyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dealam suatu pemerintahan modern. Fungs-fungsi tersebut ialah :

1. Administrasi

Fungsi manajemen pemerintahan modern meliputi manajemen , pelayanan , pengaturan , perizinan , dan pengumpul informasi. Dengan fungsi manajemen dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi ialah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian , manajemen berarti pelaksanaan budi umum suatu negara , di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

2. Pelayanan

Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan pola yang indah untuk hal ini , di mana tubuh tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu , beberapa korporasi negara menyerupai PJKA atau Jawatan POS dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini.

3. Pengaturan (regulation)

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini , tubuh birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Informasi diperlukan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu budi mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan gres yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi , oleh alasannya ialah itu menjadi ujung tombak pelaksanaan budi negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya , pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) saat masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme manajemen negara , oleh alasannya ialah itu harus ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli , pemerintah akan membuat prosedur gres untuk pembuatan SIM dan STNK biar tidak memberi ruang bagi kesempatan melaksanakan pungli.

Selain Roskin , et.al. , Andrew Heywood juga mengutarakan sejumlah fungsi yang melekat pada birokrasi. Bagi Heywood , fungsi dari birokrasi adalah:

1.Pelaksanaan Administrasi.

Fungsi ini serupa dengan yang diutarakan Roskin , et.al , bahwa fungsi utama birokrasi ialah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Sehubungan dengan fungsi ini , Heywood membedakan 2 peran di tubuh pemerintah. Pertama , peran pembuatan kebijakan dalam mana peran ini ada di tangan politisi. Kedua , peran pelaksanaan kebijakan dalam mana peran ini ada di tangan birokrat. Sebab itu , kerap disebut bahwa suatu rezim pemerintahan disebut dengan “administrasi.” Misalnya manajemen Gus Dur , manajemen Sukarno , manajemen SBY , atau manajemen Barack Obama. Ini akhir kenyataan , suatu kebijakan gres akan “terasa” jikalau telah dilaksanakan. Fungsi manajemen , oleh karena itu , merupakan fungsi sentral dari birokrasi negara.

2.Nasehat Kebijakan (Policy Advice)

Birokrasi menempati peran sentral dalam pertolongan nasehat kebijakan kepada pemerintah. Ini akhir birokrasi merupakan lini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan , mereka ialah pelaksananya. Sebab itu , duduk perkara dalam suatu kebijakan informasinya secara otomatis akan terkumpul di birokrasi-birokrasi. Heywood membedakan 3 kategori birokrat yaitu (1) top level civil servants , (2) middle-rangking civil servants , dan (3) junior-ranking civil servants. Top Level Civil Servant banyak melaksanakan kontak dengan politisi , sementara middle dan ingusan civil servants lebih pada pekerjaan-pekerjaan rutin di “lapangan.” Top Level Civil Servants dapat bertindak selaku penasehat kebijakan bagi para politisi , dalam mana informasi pelaksanaan kebijakan mereka peroleh dari middle dan ingusan civil servants.

3.Artikulasi Kepentingan

Kendati bukan fungsi utamanya guna mengartikulasi kepentingan (ini fungsi partai politik) , tetapi birokrasi kerap mendukung upaya artikulasi dan agregasi kepentingan. Dalam tindak keseharian mereka , birokrasi banyak melaksanakan kontak dengan kelompok-kelompok kepentingan di suatu negara. Ini membangkitkan kecenderungan “korporatis” dalam mana terjadi kekaburan antara kepentingan-kepentingan yang terorganisir dengan kantor-kantor pemerintah (birokrasi). Kelompok-kelompok kepentingan menyerupai perkumpulan dokter , guru , petani , dan urusan ekonomi kemudian menjadi “kelompok klien” yang dilayani oleh birokrasi negara. Pada satu ini “klientelisme” ini positif dalam arti birokrasi secara bersahabat bisa mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok tersebut yang notabene ialah “rakyat” yang harus dilayani. Namun , pada sisi lain “klientelisme” ini berefek negatif , utamanya saat birokrasi berhadapan dengan kepentingan-kepentingan urusan ekonomi besar menyerupai Bakri Group (ingat kasus Lapindo) , kelompok-kelompok percetakan dalam kasus Ujian Nasional di Indonesia , dalam mana keputusan pemerintah “berbias” kepentingan kelompok-kelompok tersebut.

4.Stabilitas Politik

Birokrasi berperan sebagai stabilitator politik dalam arti fokus kerja mereka ialah stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Peran ini utamanya kentara di negara-negara berkembang dalam mana pelembagaan politik demokrasi mereka masih kurang handal. (sb)

--------------------------------------
Referensi

1. Michael G. Roskin , et al. , Political Science: An Introduction , Bab 16
2. B. Guy Peters and Vincent Wright , “Public Policy and Administration , Old and New , dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann , A New Handbook of Political Science , Part VII , Bab 27
3. Andrew Heywood , Politics , Second Edition , (New York : Palgrave Macmillan , 2002) 

tags:

pengertian birokrasi negara jenis-jenis birokrasi negara tipe birokrasi negara ciri-ciri birokrasi publik pengertian birokrasi weber fungsi birokrasi